Fahri Hamzah Kritik Pengawalan Ketat Presiden Jokowi: Kita Tidak Boleh Membawa Feodalisme dan Kekuasaan di Dalam Kampus

INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik Presiden Joko Widodo yang membawa banyak tentara dan polisi saat menghadiri Dies Natalis Universitas Indonesia (UI) ke-68 di Balairung Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2018). Menurutnya, tak seharusnya presiden membawa pengawalan ketat dari tentara dan polisi ke lingkungan kampus.
 
“Itu kritikan pertama saya. Enggak bener itu, enggak boleh begitu, bawa begituan (tentara dan polisi) ke kampus,” ucap Fahri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senyan, Jakarta, Jumat (2/2/2018).
 
Pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahateraan Rakyat menyarankan, jika hanya untuk datang ke kampus itu, cukup dengan sistem pengamanan minimal, yakni yang melekat saja kepada presiden dengan mengutamakan operasi intelijen.
 
“Kalau hadir simbol-simbol kekuasaan di kampus, itu wujud dari simbolisasi represi dari kebebasan akademik. Itu yang saya sedihkan,” tandas Fahri.
 
Fahri menilai Presiden Joko Widodo seharusnya tidak boleh membawa simbol-simbol kekuasaan ke lingkungan kampus. Sebab, menurutnya, lingkungan kampus merupakan area bebas menyatakan pendapat. Fahri juga mengkritik pihak rektorat UI yang dianggap terlalu birokratis dalam acara tersebut.
 
“Kita tidak boleh membawa feodalisme dan kekuasaan di dalam kampus, karena di situ tempat kita berpikir dan orang menyatakan pendapatnya secara bebas. Nah itu yang sangat saya sesalkan, nuansanya birokrasi,” tegas politisi asal dapil NTB itu.
 
Sementara terkait Ketua BEM UI yang mengangkat buku kuning di ruang pertemuan, dan kemudian dibawa keluar oleh Paspampres, menurut Fahri hal tersebut merupakan ekspresi mahasiswa. Seharusnya, Jokowi menanggapinya dengan terbuka dengan kritikan-kritikan.
 
“Saya bilang, itu kan ekspresi mahasiswa. Harusnya Pak Jokowi itu, siapa ini? BEM. Bagaimana, boleh kita ngomong? Ayo, apa kritik anda kepada pemerintah, saya ingin mendengar,” saran Fahri sembari mengingatkan bahwa presiden di negara demokrasi harus terbuka. (sf)

Sumber: dpr.go.id

Berita Terbaru

Index Berita